Pasal 21

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan. (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (3) Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan keterkaitan dengan kegiatan produksi atau kegiatan usaha. (4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan. (5) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas atas: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan; i. barang pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, pelintas batas; j. Barang Kiriman; k. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; l. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan; m. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; n. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; o. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional; p. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; q. buku ilmu pengetahuan; dan r. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. (7) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harusdilampiri dengan dokumen pendukung yang menjelaskan peruntukkan barang dimaksud. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dan huruf j. (9) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemasukan dan pengeluaran Barang Kiriman ke dan dari Kawasan Bebas.