Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi monitoring, evaluasi, pelaporan, publikasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atas pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku pelaksana kegiatan (executing agency) atau selaku penerima penerusan Pinjaman dan/atau Hibah.