Pasal 11

(1) Dalam hal kebutuhan likuiditas LPS tidak dapat dipenuhi dengan pelepasan SBN yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LPS dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada Menteri. (2) Menteri dapat memberikan pinjaman kepada LPS sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN dan/atau APBN-Perubahan.