Pasal 17

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal INDONESIA National Single Window dalam kerangka Online Single Submission. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada: a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.

(4) Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian harus: a. sudah melakukan registrasi kepabeanan dan memiliki izin usaha industri; dan b. memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian.