Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai: 1. tata laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai termasuk penetapan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan audit; 2. sertifikasi keahlian; 3. uraian tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA, dan PMA; 4. standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; 5. evaluasi hasil Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai; 6. monitoring tindak lanjut hasil Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai; dan 7. penjaminan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id 2017, No.12 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd,- ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

         ttd 

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id