Pasal 10

Kegiatan Pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan PBB, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan; b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB paling kurang memuat:

1. penugasan Pemeriksaan;
2. identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
3. identitas Objek Pajak;
4. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
5. pemenuhan kewajiban PBB;
6. data/informasi yang tersedia;
7. buku dan dokumen yang dipinjam;
8. materi yang diperiksa;
9. uraian hasil Pemeriksaan;
10. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
11. penghitungan PBB yang terutang; dan 12) simpulan dan usul Pemeriksa. c. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
12. penugasan Pemeriksaan;
13. identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
14. identitas Objek Pajak;
15. tujuan Pemeriksaan;
16. data/informasi yang tersedia;
17. buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam;
18. materi yang diperiksa;
19. uraian hasil Pemeriksaan; dan 9) simpulan dan usul Pemeriksa.