Pasal 4

(1) Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Menteri: a. MENETAPKAN batas maksimal penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri.