Pasal 25

(1) Dalam hal pengusaha, Pengangkut, penyalur, atau orang yang menguasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (6), Pasal 13 ayat (7), dan Pasal 19 ayat (4), tidak bersedia menandatangani surat bukti penindakan atau berita acara penindakan, yang bersangkutan menandatangani berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan/berita acara penindakan. (2) Bentuk berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan/berita acara penindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Dalam hal pengusaha, Pengangkut, penyalur, atau orang yang menguasai tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara penolakan tanda tangan mengenai berita acara penolakan surat bukti penindakan dengan menyebutkan alasan. (4) Bentuk berita acara penolakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.