Pasal 5

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan jumlah Dealer Utama;

b. rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/atau c. efektifitas penerapan sistem Dealer Utama. 3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: