Pasal 6

Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. laporan dari pihak ketiga terhadap tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai; b. indikasi pungutan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. indikasi penyetoran PNBP yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. indikasi penggunaan langsung terhadap sebagian maupun seluruh PNBP; dan e. usulan Instansi Pemeriksa disertai dengan pertimbangan yang memadai.