Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011........... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Bekerja/Izin Pulang Sebelum Waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Bekerja/……………………………………….) selama…………hari/jam/menit), pada hari………………………, tanggal………………............ karena alasan penting, yaitu…………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …… Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. Menyetujui/Tidak Menyetujui) Hormat kami *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR…214.2/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN …………………………………..... .......................................................... NIP ................................................ ................................................. ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id

FORMAT SURAT KETERANGAN SURAT KETERANGAN NOMOR: KET-............................. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini menerangkan bahwa Pegawai: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari…………………, tanggal………………......., antara Pukul..............s.d. ................ Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR….. 214 /PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN ……………………,………. (Atasan langsung) ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) WAKTU MASUK BEKERJA PERSENTASE POTONGAN TL 1 07.31 s.d. < 08.01 0,5 % TL 2 08.01 s.d. < 08.31 1 % TL 3 08.31 s.d. < 09.01 1,25 % TL 4 ≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRANIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR….214 /PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIANKEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) WAKTU PULANG BEKERJA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 16.31 s.d. < 17.00 0,5 % PSW 2 16.01 s.d. < 16.31 1 % PSW 3 15.31 s.d. < 16.01 1,25 % PSW 4 < 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR…214./PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN www.djpp.kemenkumham.go.id

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) WAKTU MASUK BEKERJA PERSENTASE POTONGAN TL 1 07.31 s.d. < 08.01 0 % dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan TL 2 08.01 s.d. < 08.31 1 % TL 3 08.31 s.d. < 09.01 1,25 % TL 4 ≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) WAKTU PULANG BEKERJA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 17.00 s.d. < 17.30 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan 0,5 % 16.31 s.d. < 17.00 PSW 2 16.31 s.d. < 17.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 1 % 16.01 s.d. < 16.31 PSW 3 16.01 s.d. < 16.31 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 1,25 % 15.31 s.d. < 16.01 PSW 4 < 16.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 2,5 % < 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id