Pasal 3

(1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan: a. jumlah formasi PPPK; b. gaji pokok dan tunjangan melekat; dan c. jumlah bulan pembayaran gaji PPPK. (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah Daerah. (3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah. (4) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang. (5) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan indikator:

1. rata-rata lama sekolah;

2. angka partisipasi murni;

3. tingkat penyelesaian sekolah;

4. persentase guru layak;

5. rasio kelas layak; dan

6. peta mutu pendidikan; b. bidang kesehatan, yang dihitung berdasarkan indikator:

7. usia harapan hidup;

8. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;

9. persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan

10. balita dengan gizi normal; dan c. bidang pekerjaan umum, yang dihitung berdasarkan indikator:

11. persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak;

12. persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak;

13. kondisi jalan mantap;

14. rasio elektrifikasi; dan

15. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.