Pasal 53

(1) Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan PNBP Terutang berupa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a. (2) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan PNBP Terutang sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif berupa denda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya masa penundaan. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, terhitung sejak jatuh tempo PNBP Terutang. (4) Sejak jatuh tempo PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban PNBP yang belum dilakukan pembayaraan sampai dengan jatuh tempo, pengenaan denda dilakukan 1 (satu) hari setelah jatuh tempo sesuai dengan besaran kewajiban yang belum dibayarkan dan dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang melakukan

pengurusan piutang negara.