Pasal 3

(1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA. (2) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pedoman penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi:

a. Gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Persero mulai tahun buku setelah Peraturan Menteri ini berlaku; dan b. Tantiem/Insentif Kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero berdasarkan kinerja Persero tahun buku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.