Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk digunakan sebagai: a. pedoman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Informasi Publik; b. pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan; dan c. alat bagi terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.