Pasal 38

(1) Rekomendasi Dewan Kepatuhan disampaikan secara tertulis kepada: a. Direktur atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa:

1. pemulihan;
2. sanksi peringatan tertulis; atau
3. sanksi pelanggaran Kode Etik Penilai Direktorat Jenderal. b. Sekretaris Direktorat Jenderal, dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa:
4. sanksi pembebastugasan;
5. sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; atau
6. penerusan adanya indikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerima rekomendasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, mengeluarkan surat pemberitahuan pencabutan larangan penerimaan tugas di bidang Penilaian bagi Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa.