Pasal 13

(1) Direktur Eksekutif mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada Menteri. (2) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai rekomendasi tertulis dari Dewan Direktur. (3) Direktur Jenderal berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) melakukan penelaahan

dan/atau pembahasan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN. (4) Hasil penelaahan dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan kepada Menteri. (5) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.