Pasal 30

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat yang dikelola secara bergulir oleh satuan kerja bukan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan jangka waktu dana bergulir selesai. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya proses inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.