Pasal 2

(1) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi: a. Transfer ke Daerah; dan b. Dana Desa. (2) Transfer ke Daerah, terdiri atas: a. Dana Perimbangan; b. DID; dan c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum; dan b. Dana Transfer Khusus. (4) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. DBH; dan b. DAU. (5) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas: a. DBH Pajak, meliputi:

1. PBB;
2. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
3. CHT. b. DBH SDA, meliputi:
4. Minyak Bumi dan Gas Bumi;
5. Pengusahaan Panas Bumi;
6. Mineral dan Batubara;
7. Kehutanan; dan
8. Perikanan. (6) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. DAK Fisik, meliputi:
9. DAK Reguler;
10. DAK Penugasan; dan
11. DAK Afirmasi. b. DAK Nonfisik, meliputi:
12. Dana BOS;
13. Dana BOP PAUD;
14. Dana TP Guru PNSD;
15. DTP Guru PNSD;
16. Dana BOK dan BOKB;
17. Dana PK2UKM dan Naker;
18. Dana TKG PNSD; dan
19. Dana Pelayanan Adminduk. (7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;

c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; d. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat. (8) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1, terdiri atas: a. Dana BOS untuk daerah tidak terpencil; dan b. Dana BOS untuk daerah terpencil. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: