Pasal 9

(1) Bank Umum yang menjadi mitra pengelola Rekening Pengeluaran harus memenuhi persyaratan pengelolaan Rekening Pengeluaran. (2) Persyaratan pengelolaan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut: a. beroperasi di INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu:

1. memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Pengeluaran dengan skema Rekening Induk dan Rekening Satker; dan
2. mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara host to host atas pengelolaan Rekening Pengeluaran dengan sistem aplikasi pengelolaan Rekening Pengeluaran yang dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan pengelolaan Rekening Pengeluaran; d. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; e. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan f. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pengelolaan Rekening Pengeluaran. (3) Fasilitas pengelolaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 paling sedikit meliputi: a. kemampuan konsolidasi Rekening Satker;

b. bebas biaya administrasi; c. tidak memungut pajak atas Rekening Induk; d. tidak dapat didebit atau dikredit oleh Eselon I berkenaan; e. menerima perintah dari Kuasa BUN Pusat atas penutupan dan/atau pemindahbukuan Rekening Induk; dan f. menyediakan Dashboard yang dapat memonitor aktivitas seluruh Rekening Induk dan Rekening Satker bagi:

1. Kuasa BUN Pusat;
2. Kuasa BUN di Daerah;
3. Kanwil DJPb;
4. Eselon I; dan
5. Satker. (4) Fasilitas pengelolaan Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 paling sedikit meliputi: a. melakukan transaksi debit dan kredit; b. menyediakan Dashboard untuk memonitor seluruh transaksi dan saldo Rekening Satker berkenaan; c. menyediakan CMS yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan negara; d. memiliki fasilitas kartu debit; e. melakukan penarikan tunai pada seluruh kantor cabang Bank Umum; f. melakukan pemindahbukuan dana baik antar Rekening Satker pada Rekening Induk yang sama maupun ke rekening lainnya; g. tidak memungut pajak atas Rekening Satker; dan h. MENETAPKAN limit debit sebesar saldo akhir yang tersimpan pada Rekening Satker berkenaan.