Pasal 15

(1) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai kajian yang disusun oleh Direksi. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. pertimbangan perubahan penggunaan tambahan PMN; b. penjelasan kegiatan, investasi, atau proyek baru yang akan dilaksanakan yang bersumber dari perubahan penggunaan tambahan PMN; c. tujuan dan manfaat perubahan penggunaan tambahan PMN; d. rincian perubahan penggunaan tambahan PMN, dan e. perbandingan proyeksi keuangan antara usulan penggunaan tambahan PMN awal dengan rencana perubahan penggunaan tambahan PMN. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan reviu dari badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.