Peraturan Menteri Nomor 180-pmk-07-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: a. DAK; dan b. DAK Tambahan. (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, energi perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. (3) DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada daerah tertinggal dalam rangka melanjutkan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan digunakan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

mendanai kegiatan DAK di Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Sanitasi, dan Infrastruktur Air Minum.

(1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah) yang terdiri atas: a. DAK sebesar Rp30.200.000.000.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus miliar rupiah); dan b. DAK Tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah). (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk: a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

1. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.016.520.000.000,00 (empat triliun enam belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510.325.000.000,00 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.506.195.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam miliar seratus sembilan puluh juta rupiah); dan
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah). b. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.129.900.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
5. pelayanan dasar sebesar Rp1.251.604.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat juta rupiah);
6. pelayanan rujukan sebesar Rp777.611.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta rupiah) untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a) provinsi sebesar Rp121.118.702.000,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah); dan b) kabupaten/kota sebesar Rp656.422.298.000,00 (enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). 3. farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk: a) provinsi sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);dan b) kabupaten/kota sebesar Rp1.041.685.000.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah). c. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.414.630.000.000,00 (empat triliun empat ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk:

1. provinsi sebesar Rp662.194.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan

2. kabupaten/kota sebesar Rp3.752.436.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah). d. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.654.980.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk:

3. provinsi sebesar Rp496.494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan

4. kabupaten/kota sebesar Rp1.158.486.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). e. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp640.110.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar seratus sepuluh juta rupiah); f. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp599.580.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah); g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp499.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

5. provinsi sebesar Rp19.989.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); dan

6. kabupaten/kota sebesar Rp479.751.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah). h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.851.910.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk:

7. provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan

8. kabupaten/kota sebesar Rp1.664.410.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah). i. Bidang Pertanian sebesar Rp2.579.560.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk:

9. provinsi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan

10. kabupaten/kota sebesar Rp2.329.560.000.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah). j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp548.100.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar seratus juta rupiah); k. Bidang Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp462.910.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); l. Bidang Kehutanan sebesar Rp558.460.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk:

11. provinsi sebesar Rp27.923.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah); dan

12. kabupaten/kota sebesar Rp530.537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan sebesar Rp730.990.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk:

13. provinsi sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah); dan www.djpp.kemenkumham.go.id

14. kabupaten/kota sebesar Rp730.952.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah). n. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebesar Rp754.740.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah); o. Bidang Energi Perdesaan sebesar Rp467.940.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah); p. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp234.800.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah); q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp235.940.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) untuk:

15. provinsi sebesar Rp35.391.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah); dan

16. kabupaten/kota sebesar Rp200.549.000.000,00 (dua ratus miliar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah). r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp301.340.000.000,00 (tiga ratus satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); dan s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp493.070.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh juta rupiah). (3) Alokasi DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk: a. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.691.130.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah); b. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp633.980.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); c. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp245.210.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah); dan d. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp229.680.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Besaran Alokasi DAK dan DAK Tambahan masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan: a. seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK; dan b. karakteristik daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kegiatan khusus yang dirumuskan oleh kementerian/lembaga sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan; c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitasi dirumuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; d. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dan Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri; e. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dirumuskan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; g. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Kementerian Pertanian; h. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; i. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; j. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Kementerian Kehutanan; k. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dirumuskan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; l. Bidang Sarana Perdagangan dirumuskan oleh Kementerian Perdagangan; m. Bidang Energi Perdesaan dirumuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; n. Bidang Perumahan dan Permukiman dirumuskan oleh Kementerian Perumahan Rakyat; dan o. Bidang Keselamatan Transportasi Darat dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan.

(1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Alokasi DAK Tambahan Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut: a. mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata; b. mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; dan c. diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas, www.djpp.kemenkumham.go.id

rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya, penyediaan buku teks pejaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan yang cukup, layak, dan merata. (2) Sasaran program DAK Bidang Pendidikan meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta, yang secara bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah. (3) Lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya dan dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar telah selesai; b. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya termasuk sanitasi sekolah; c. pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; d. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; e. pembangunan laboratorium; f. pengadaan buku teks/buku referensi kurikulum 2013; g. pengadaan peralatan laboratorium; h. pengadaan peralatan pendidikan; i. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan kesenian); dan j. pembangunan ruang penunjang dan prasarana pendukung. (4) DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di pos kesehatan desa (poskesdes), puskesmas dan jaringannya, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan www.djpp.kemenkumham.go.id

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014. (5) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Kesehatan Pelayanan Dasar ditujukan untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi poskesdes, puskesmas dan jaringannya yang terdiri atas:

1. pembangunan puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK);
2. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan puskesmas menjadi mampu puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
3. pembangunan sarana instalasi pengolahan limbah;
4. rehabilitasi puskemas karena rusak berat atau rehabilitasi total;
5. perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis;
6. penyediaan alat kesehatan;
7. penyediaan puskesmas keliling (roda 4 dan pusling perairan); dan
8. pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes)/pos pembinaan terpadu (posbindu). b. Kesehatan Pelayanan Rujukan ditujukan untuk pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi rumah sakit provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas:
9. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan tempat tidur kelas III;
10. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
11. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Intensive Care Unit (ICU);
12. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit;
13. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Instalasi Pengolah Limbah (IPL);
14. pemenuhan sarana prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) di RS/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); dan
15. pemenuhan peralatan kalibrasi di RS. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Kesehatan Pelayanan Kefarmasian terdiri atas:

1. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);
2. pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota; dan
3. pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi provinsi. (6) DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Jalan dialokasikan untuk: a. mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional; b. menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan (masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi INDONESIA (MP3EI)); c. menangani jalan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan d. mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 6 di Bidang Infrastruktur. (7) Lingkup kegiatan DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. jalan yang terdiri atas pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan struktur dan pembangunan Jalan provinsi/kabupaten/kota; b. jembatan yang terdiri atas pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian dan pembangunan di jalan provinsi/ kabupaten/ kota; c. jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis; d. jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer selain jalan nasional dan jalan provinsi yang www.djpp.kemenkumham.go.id

menghubungkan ibukota antar kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten; dan e. jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. (8) DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Irigasi dialokasikan untuk: a. mengembalikan fungsi dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014; b. penanganan jaringan irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. (9) Lingkup kegiatan DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diprioritaskan untuk kegiatan mendukung kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton yang pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak. (10) Pemanfaatan DAK Bidang Irigasi tidak dapat digunakan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan irigasi sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai penerima DAK Bidang Irigasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi yang menjadi kewenangannya dan mengalokasikannya dalam APBD. (11) DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Air Minum dialokasikan untuk: a. meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target millenium development goals (MDGs) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan www.djpp.kemenkumham.go.id

memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal; b. mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan c. mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. (12) Lingkup kegiatan DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdiri atas: a. perluasan dan peningkatan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum, dengan sasaran merupakan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang tidak terpakai (idle capacity) yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; b. pemasangan sistem meter komunal (master meter) untuk MBR khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun Sistem Meter Komunal termasuk SR perpipaan; dan c. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan dengan sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. (13) DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Sanitasi dialokasikan untuk : a. mempercepat pemenuhan pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang mencakup pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi; b. mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan c. mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. (14) Lingkup kegiatan DAK dan DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. subbidang air limbah terdiri atas pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau skala kota; dan b. subbidang persampahan terdiri atas pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah kota. (15) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. (16) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah membantu penyelenggaraan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam hal penyediaan prasarana pemerintahan sehingga prasarana tersebut meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, mendukung sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan Prioritas Nasional, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di daerah) serta untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai dengan umur ekonomis bangunan. (17) Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri atas: a. pembangunan/perluasan gedung kantor gubernur/ bupati/walikota; b. pembangunan/perluasan gedung kantor sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota; c. pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD provinsi/kabupaten/kota dan sekretariat DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pembangunan/perluasan gedung kantor inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota; d. pembangunan/ perluasan gedung kantor Bappeda provinsi/kabupaten/kota; e. pembangunan/perluasan gedung kantor dinas daerah provinsi/kabupaten/kota; f. pembangunan/perluasan gedung kantor lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. pembangunan/perluasan gedung kantor kecamatan di kabupaten/kota; dan h. pembangunan/perluasan gedung kantor di provinsi yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (18) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. (19) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas: a. Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk penyediaan kapal perikanan lebih dari 30 (tiga puluh) gross ton; b. Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk :

1. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

2. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

3. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;

4. pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil;

5. pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

6. pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan

7. pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan (20) DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lainnya, dengan melakukan refokusing kegiatan DAK Bidang Pertanian 2014 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (21) Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas: a. Bidang Pertanian Provinsi untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

8. pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dan sarana pendukungnya;

9. pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi UPTD Proteksi Tanaman dan sarana pendukungnya; dan

10. pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD perbibitan dan laboratorium kesehatan hewan dan sarana pendukungya. b. Bidang Pertanian Kabupaten/Kota untuk:

11. pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Tanaman Pangan terdiri atas : (a) irigasi air tanah; (b) irigasi air permukaan; (c) embung; dan (d) dam parit.

12. pengembangan prasarana dan sarana jalan pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi);

13. pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan Pertanian;

14. pembangunan lumbung pangan masyarakat dan/atau sarana pendukungnya;

15. pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi balai perbenihan dan perbibitan serta sarana pendukungnya; dan

16. pembangunan/ rehabilitasi/renovasi tempat penampungan susu dan rumah potong unggas serta sarana pendukungnya. (22) DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk: a. mendorong pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah; b. mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan; c. menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan d. mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. (23) Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah; b. pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah; c. pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan, d. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk:

1. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM;
2. IPAL Komunal;
3. IPAL Puskesmas; dan
4. Pengolah sampah dengan prinsip 3R(reuse, recycle, recovery); e. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah; f. pembuatan taman kehati/taman hijau/ruang terbuka hijau; g. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; h. pembuatan sumur resapan; i. pembuatan, lubang resapan biopori; j. pembuatan embung (kolam tampungan air); k. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau; l. pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen); m. pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif; dan n. pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan. (24) DAK Bidang Keluarga Berencana (KB) dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui: a. peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; c. peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; d. peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. (25) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri atas: a. penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; b. pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi; c. penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan public address dan KIE kit; d. penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit; e. pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan; dan f. penyediaan kendaraan pendistribusian alokon/ pengangkut akseptor. (26) DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk : a. peningkatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); b. peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; c. perlindungan hutan dan kawasan esensial; dan d. pemberdayaan masyarakat. (27) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) terdiri atas: a. operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. rehabilitasi hutan dan lahan; c. pemeliharaan dan pengamanan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya (T-2) dan (T-1); d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; dan e. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. (28) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan dicapai dengan: a. memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; b. meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana dan fasilitas kemetrologian yang minim; dan c. memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG). (29) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) terdiri atas: a. pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); b. pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui:

1. penyediaan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua), dan
2. pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) metrologi legal provinsi dan peremajaan peralatan standar acuan untuk mendukung ketertelusuran di tingkat Provinsi; dan c. pembangunan gudang komoditas pertanian dan pengadaan fasilitas penunjang termasuk alat pengering, sarana transportasi, dan sarana komunikasi, dalam kerangka Sistem Resi Gudang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(30) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju. (31) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas: a. penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; b. pembangunan/rehabilitasi dermaga/tambatan perahu; c. pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non status strategis, yang menghubungkan antardesa serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan distribusi dan membuka keterisolasian wilayah, yang bukan merupakan status jalan kabupaten dan provinsi; dan d. pembangunan/rehabilitasi jembatan desa. (32) DAK Bidang Energi Perdesaan dialokasikan untuk diversifikasi energi dan secara khusus, DAK energi perdesaaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern. (33) Lingkup kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) terdiri atas: a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan/atau PLTS Tersebar; c. pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga; d. pemeliharaan/rehabilitasi PLTS dan PLTMH yang rusak; dan e. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH off- grid. (34) DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(35) Lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (34) terdiri atas : a. prasarana dan sarana air minum; b. sarana air limbah komunal; c. tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); d. jaringan distribusi listrik; dan e. penerangan jalan umum. (36) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi, kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014. (37) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (36) untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat. (38) DAK Bidang Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk: a. meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi; b. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Strategis Pariwisata Nasionai (KSPN) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan; dan c. untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai masa umur ekonomis. (39) Lingkup kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) terdiri atas: a. jalan poros wilayah terdiri atas pembangunan dan peningkatan jalan poros atau jalan antarwilayah yang menghubungkan pusat www.djpp.kemenkumham.go.id

produksi dengan sentra pemasaran di pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI; b. angkutan wilayah terdiri atas pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiberglass dan bus potong. (40) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. (41) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) terdiri atas: a. pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; b. pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; c. penyediaan moda transportasi perairan/ kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa; dan d. penyediaan asrama sekolah untuk SLTP, SLTA dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan perbatasan yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, menteri/pimpinan lembaga terkait MENETAPKAN Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dan DAK Tambahan untuk masing-masing bidang. (2) Petunjuk Teknis yang menjadi dasar pelaksanaan DAK dan DAK Tambahan di daerah merupakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dan DAK Tambahan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Petunjuk teknis ditetapkan paling lama 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

(1) Daerah penerima DAK dan DAK Tambahan wajib menganggarkan DAK di dalam APBD. (2) Penganggaran DAK dan DAK Tambahan dalam APBD dilaksanakan secara terpisah. (3) Penggunaan DAK dan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. (4) Penggunaan DAK dan DAK Tambahan yang telah dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK masing- masing bidang. (2) Daerah penerima DAK Tambahan wajib menyediakan Dana Pendamping berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 0% (nol persen); b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 1% (satu persen); c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 2% (dua persen); dan d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping minimal 3% (tiga persen). (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD dan digunakan untuk kegiatan fisik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tahap, persentase dan persyaratan penyaluran DAK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. (2) Tahap dan persentase penyaluran DAK Tambahan mengikuti tahap dan persentase penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyaluran DAK Tambahan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Tahap I dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tambahan tahap III tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK Tambahan tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Tambahan tahun berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK Tambahan; b. Tahap II dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tambahan tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK Tambahan; dan c. Tahap III dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tambahan tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK Tambahan. (4) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tambahan tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK Tambahan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah penggunaan DAK Tambahan telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK Tambahan sampai dengan tahap sebelumnya. (5) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tambahan tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Tambahan. (6) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK Tambahan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 www.djpp.kemenkumham.go.id

disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tambahan tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id