Pasal 25

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Fasilitas berdasarkan surat permohonan perpanjangan jangka waktu Fasilitas oleh PJPB. (2) Pemberian persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan potensi, efektivitas, dan efisiensi tercapainya tujuan Fasilitas. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Fasilitas disetujui, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu.