Pasal 25

Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai: a. petunjuk pelaksanaan:

1. penentuan skema Patroli Laut;
2. pengelolaan dan pengoperasian Sarana Operasi;
3. persiapan Patroli Laut;
4. penentuan kelaiklautan Kapal Patroli;
5. penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut;
6. pelaporan kegiatan Patroli Laut;
7. pengamanan dan penyelamatan;
8. urusan dinas dalam khusus Pangkalan Sarana Operasi dan Kapal Patroli; dan
9. pusat komando dan pengendalian patroli laut; dan b. struktur komando sesuai kelas dan spesifikasi Kapal Patroli.