Pasal 11

Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA selaku pihak yang menandatangani dokumen pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan bertanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembayaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.