Pasal 10

(1) Pajak penghasilan atas pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan ditanggung oleh Pemerintah.

(2) Mekanisme pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan bagi pejabat Negara, PNS, anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.