Pasal 29
BAB 8 — PENANGANAN ASET YANG BERPERKARA
(1) Dalam hal Aset yang dikelola oleh Pengelola Aset terdapat gugatan atau perkara di lembaga peradilan maka Aset tersebut menjadi Aset Berperkara dan untuk selanjutnya dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumen terkait Aset dimaksud.
(2) Penanganan perkara atas Aset Berperkara yang telah diserahkan oleh Pengelola Aset kepada Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penangan Perkara.
(3) Dalam melakukan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penangan Perkara dapat melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan Departemen Keuangan.
(4) Penangan Perkara menggantikan kedudukan Pengelola Aset sebagai pihak yang berperkara di lembaga peradilan terhadap perkara-perkara terkait Aset Berperkara yang melibatkan Pengelola Aset sebagai pihak.
- Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A, dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29 A yang berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII A
PENDAMPINGAN
Pasal 29 A
Pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat dan karyawan Pengelola Aset yang dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dimintai keterangan oleh aparat penegak
hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum, dilakukan oleh Penangan Perkara.
- Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30 A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30 A
Dalam hal Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam perjalanannya menjadi Aset Berperkara, maka penanganan perkara atas Aset tersebut dilakukan oleh Penangan Perkara.
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR