Pasal 10

(1) Perhitungan nilai pasar tanah per meter persegi untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan permohonan dari Kementerian Sekretariat Negara.

(2) Kementerian Sekretariat Negara mengajukan permohonan perhitungan nilai pasar tanah per meter persegi untuk lokasi yang direncanakan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara paling lambat 3(tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak untuk 2 (dua) lokasi pada kabupaten/kota yang berbeda.