Pasal 50

(1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a didasarkan pada: a. daerah yang memiliki IFN di bawah rata-rata IFN nasional; b. daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; c. daerah tertinggal; d. daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) berada di atas rata-rata IFW nasional; atau e. daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) berada di atas rata-rata IFWT nasional. (2) IFW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penjumlahan dari inversi IFN dan IKW. (3) IFWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penjumlahan dari IFW dan IT.