Pasal 13
(1) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1) dilakukan oleh Badan Pelaksana: a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk capital asset atau dari average price untuk material persediaan; atau b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk capital asset atau dari average price untuk material persediaan. (2) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2) dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempergunakan nilai wajar barang yang didalamnya telah termasuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (3) Pelaksanaan beli balik (buy back) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Badan Pelaksana: a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (buy back), harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk capital asset atau dari average price untuk material persediaan; atau b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (buy back), harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk capital asset atau dari average price untuk material persediaan. (catatan ayat (2): menunggu konfirmasi tertulis dari Ditjen Pajak) www.djpp.depkumham.go.id 4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 A
(1) Limbah yang berasal dari:
a. sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan
KKKS namun tidak tercatat dalam daftar Barang Milik Negara; dan/atau
b. sisa produksi yang dihasilkan pada saat proses pemisahan crude oil and gas, yang
masih memiliki nilai ekonomis dan tidak digunakan oleh KKKS, dijual secara
lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah mendapat
persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian yang
dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A dan di antara Pasal 13 A dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13 B, sehingga berbunyi sebagai berikut: