Pasal 11

(1) Anggaran belanja yang telah dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diusulkan untuk direvisi oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/pejabat eselon I Kementerian/Lembaga terkait kepada Direktur Jenderal Anggaran. (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (3) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan MENETAPKAN revisi RKA-K/L.