Pasal 101

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dan BUN melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan Piutang Negara, untuk:

a. memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait Piutang Negara; b. memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan Piutang Negara; c. memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan Piutang Negara secara menyeluruh dan tepat waktu; d. memastikan seluruh Piutang Negara mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya; e. memastikan Piutang Negara dilaporkan secara tepat waktu; f. memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Negara; g. memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara setiap periode; dan h. memastikan terbentuknya basis data Piutang Negara secara elektronik dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan selaku BUN. (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat melibatkan aparat pengawas fungsional.