Pasal 11

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak termasuk: a. biaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang tidak mengenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero); b. beban usaha pada unit penunjang yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Pusat Sertifikasi; c. pemeliharaan wisma dan rumah dinas; d. kepegawaian wisma dan rumah dinas; e. pakaian dinas; f. asuransi pegawai; g. pembinaan spiritual, budaya, dan olah raga; h. bantuan kematian/pemakaman; i. biaya lainnya wisma dan rumah dinas; j. sewa rumah untuk pejabat; k. penyisihan piutang ragu-ragu; l. penyisihan material; m. bahan makanan dan konsumsi; n. penyusutan wisma dan rumah dinas; dan

o. Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA