Pasal 5

(1) BUPI memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur dan Penjaminan Pemerintah di bidang lainnya selain infrastruktur sesuai penugasan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.