Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKEU Peraturan Menteri Nomor 142-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan...

Pasal 6

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini.

  1. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2065) sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2017, No.1464

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118) diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id 2017, No.1464

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id 2017, No.1464

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN TERNAK YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NO. URAIAN BARANG NOMOR HS 1.
Hydrolyzed feather meal, feather meal Ex 0505.90.90 2.
Blood meal dari ruminansia Ex 0511.99.90 3.
Jagung. 1005.90.90 4.
Kacang Kedelai, pecah maupun tidak. 1201.90.00 5.
Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas Ex 2301.10.00 6.
Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum. 2302.30.10 2302.30.90 7.
Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari canary grass. 2302.40.90 8.
Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman polongan. 2302.50.00 www.peraturan.go.id 2017, No.1464

NO. URAIAN BARANG NOMOR HS 9.
Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung. Ex 2303.10.90 10. Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan. 2303.30.00 11. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstrasi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia 2304.00.90 12. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji bunga matahari. 2306.30.00 13. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah. 2306.41.10 14. Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 2308.00.00 15. Soya lecithin Ex 2923.20.10

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

www.peraturan.go.id 2017, No.1464

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN IKAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NO URAIAN BARANG NOMOR HS 1.
Chicken feather meal Ex 0505.90.90

  1. Telur Artemia. 0511.91.20

  2. Blood meal dari ruminansia Ex 0511.99.90

  3. Jagung. 1005.90.90

  4. Kacang Kedelai, pecah maupun tidak. 1201.90.00

  5. Rumput laut dan ganggang dari jenis yang digunakan untuk industri pakan, segar, didinginkan atau dikeringkan. 1212.29.20

  6. Minyak hati cumi (squid liver oil) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia Ex 1504.10.90

  7. Squid Oil dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia Ex 1504.20.90

  8. Ragi tidak aktif, mikro-organisme bersel tunggal 2102.20.10 www.peraturan.go.id 2017, No.1464

NO URAIAN BARANG NOMOR HS lainnya, mati

  1. Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas 2301.10.00

  2. Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan. 2301.20.10 2301.20.20

  3. Tepung, tepung kasar dan pelet, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya. 2301.20.90

  4. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum. 2302.30.10 2302.30.90

  5. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari beras. 2302.40.10

  6. Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung. Ex 2303.10.90

  7. Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan. 2303.30.00

  8. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, yang layak untuk dikonsumsi manusia. 2304.00.90

  9. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah.

2306.41.10 www.peraturan.go.id 2017, No.1464

NO URAIAN BARANG NOMOR HS 19. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak lainnya. 2306.49.10

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI www.peraturan.go.id

← Pasal 5 Lihat Peraturan Lengkap