Pasal 107

Terhadap bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang kepada kementerian/lembaga dan telah diusulkan pensertipikatannya oleh LMAN kepada Kantor Pertanahan setempat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, usulan pensertipikatan tersebut dapat diproses pensertipikatannya atas nama Pemerintah Republik INDONESIA c.q. kementerian/lembaga oleh Menteri/Kepala berdasarkan: a. keputusan penetapan status penggunaan BMN dari Pengelola Barang; dan

b. surat pemberitahuan dari LMAN kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan setempat.