Pasal 4

(1) Alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan dalam APBN/APBN-Perubahan. (2) Berdasarkan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.