Pasal 2

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai permintaan Indikasi Proyek. (2) Surat permintaan Indikasi Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap triwulan IV sebelum tahun pengalokasian Proyek dalam APBN.