Pasal 12

(1) Dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan penetapan peruntukan terhadap barang milik negara, dilakukan penilaian terhadap barang milik negara. (2) Penilaian tidak dilakukan terhadap barang milik negara yang ditetapkan peruntukannya untuk dimusnahkan. (3) Penilaian terhadap barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat melibatkan instansi terkait atau penilai independen. (4) Penilaian terhadap barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar berdasarkan dokumen terkait, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya, dengan mempertimbangkan kondisi barang pada saat penilaian.