Pasal 30

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali penyaluran

Anggaran Transfer ke Daerah untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya surat permintaan dari instansi/unit yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.