Pasal 21

(1) Segala biaya yang timbul terkait dengan Transaksi Lindung Nilai menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) UPRU menyampaikan usulan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan proyeksi perhitungan biaya yang disusun oleh UPT. (3) Dalam hal penerapan Transaksi Lindung Nilai memerlukan pembukaan rekening Pemerintah, UPSP dapat meminta unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan rekening Pemerintah melakukan pembukaan rekening untuk Transaksi Lindung Nilai.