Peraturan Menteri Nomor 12-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN SUMBER DANA DARI SISA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2011

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di perdesaan.
3. PNPM Mandiri Perkotaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan di kelurahan perkotaan.
4. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus yang selanjutnya disebut P2DTK adalah Program Nasional untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi

pembangunan partisipatif, memberdayakan masyarakat dan lembaga- lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, serta penciptaan iklim investasi dan usaha, memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan, meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DIPA Lanjutan adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang berisi sisa anggaran PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011 yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2012. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang disamakan. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.

(1) PNPM Mandiri dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 dapat dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2012. (2) Dalam hal PNPM Mandiri dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 sudah diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 namun masih terdapat sisa dana, terhadap sisa dana tersebut tidak dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2012. (3) PNPM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), terdiri atas: a. PNPM Mandiri Perdesaan; b. PNPM Mandiri Perkotaan; dan c. P2DTK. (4) PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK). (5) PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); b. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan c. Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

(1) Sumber pendanaan untuk penyelesaian PNPM Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2011. (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari pagu anggaran belanja: a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Kementerian Dalam Negeri untuk PNPM Mandiri Perdesaan; b. Direktorat Jenderal Cipta Karya–Kementerian Pekerjaan Umum untuk PNPM Mandiri Perkotaan; dan c. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk P2DTK. (3) Lanjutan PNPM Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012.

(1) Pada awal Tahun Anggaran 2012, Kuasa PA Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi sisa dana PNPM Mandiri yang belum dicairkan dengan KPPN setempat sesuai dengan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kepala KPPN menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 17 Januari 2012 sebagai bahan penyelesaian DIPA Lanjutan. (3) Dalam hal sisa dana hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan dimasukkan menjadi pagu DIPA Lanjutan, Kuasa PA Satuan Kerja berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi menyusun dan MENETAPKAN DIPA Lanjutan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 20 Januari 2012 untuk disahkan. (4) Dalam hal sisa dana hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagian yang dimasukkan menjadi pagu DIPA Lanjutan, Kuasa PA Satuan Kerja menyusun dan MENETAPKAN DIPA Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Surat Pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan DIPA Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mensahkan DIPA Lanjutan dimaksud melalui penerbitan Surat Pengesahan DIPA Lanjutan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Kuasa PA Satuan Kerja melakukan penyelesaian DIPA Lanjutan paling lambat tanggal 27 Januari 2012 dan telah diterima Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 3 Februari 2012. (7) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengirimkan DIPA Lanjutan yang telah disahkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, paling lambat tanggal 15 Februari 2012. (8) DIPA Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan menggunakan struktur anggaran yang telah dipetakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pencairan dana PNPM Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam rangka pencairan dana PNPM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa PA menerbitkan SPM berdasarkan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA Lanjutan. (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 30 April 2012 pada jam kerja. (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPN setempat menerbitkan SP2D.

(1) PA/Kuasa PA Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA Lanjutan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011. (2) PA/Kuasa PA Satuan Kerja harus membuat Laporan Keuangan atas pelaksanaan DIPA Lanjutan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (3) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA Lanjutan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 disampaikan oleh Menteri/Ketua Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara bersamaan dengan laporan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 semester I Tahun 2012.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN