Pasal 9

(1) Dalam rangka pengesahan DIPA, terhadap Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penelaahan berdasarkan: a. Peraturan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA). (2) Surat Rincian Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Peraturan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat per unit organisasi per provinsi.