Pasal 3

(1) Daerah wajib menggunakan DPDF dan PPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Daerah yang menerima alokasi DPDF dan PPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang.