Pasal 5

(1) Dalam hal Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Direktur Jenderal Pajak: a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi; b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak; c. MENETAPKAN Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak; d. melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan e. menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak. (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (3) Direktur Jenderal Pajak menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reviu atas daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (4) Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.