Pasal 22
BAB 3 — TATA CARA PENGGANTIAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PEMBAYARAN KEMBALI,
(1) Dalam hal dilakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC dalam periode masa berlakunya SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 14 ayat (5), kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pencabutan SKB PPN yang berlaku terhitung sejak tanggal pencabutan pengukuhan PKP. (2) Sisa kuota yang belum direalisasikan dari SKB PPN yang telah dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. (3) PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC wajib membayar PPN terutang yang telah diberikan pembebasan PPN setelah penerbitan surat keterangan pencabutan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena tempat terutang PPN tersebut telah dipusatkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pemusatan tempat PPN terutang, kepala kantor pelayanan pajak tempat pemusatan PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC menerbitkan SKB PPN baru secara jabatan atas sisa kuota.