Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, Direktur Jenderal Anggaran membentuk tim monitoring yang secara periodik melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.

(2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan masukan dalam pengusulan alokasi dana iuran jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu pada tahun anggaran berikutnya.