Pasal 3

(1) Daerah wajib menggunakan DPIPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang.