Pasal 22

Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan mengenai: a. rincian dari elemen data, contoh format formulir, isi, dan tata cara pengisian PPFTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan b. tata cara:

1. perubahan data PPFTZ berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
2. perubahan data PPFTZ melalui SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
3. pembatalan PPFTZ berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
4. pembetulan data dan pembatalan PPFTZ berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).