Pasal 21

(1) Direktur Jenderal dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi PPFTZ dengan pimpinan: a. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas; dan/atau b. Instansi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang disepakati oleh Direktur Jenderal dan pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan/atau pimpinan Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang serendah-rendahnya setingkat Pimpinan Tinggi Madya.